Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan

Dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 (P54/2010) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdapat dua terminologi tentang paket. Paket pengadaan dan paket pekerjaan. Setidaknya ada 11 kalimat paket pengadaan dan 16 kalimat  paket pekerjaan dalam batang tubuh P54/2010. Meski ada satu kalimat paket usaha pada  pasal 24 ayat 2 yang merujuk pada paket pekerjaan dan ini perlu menjadi bahan perbaikan P54/2010 kedepan.

Dominasi terminologi paket pengadaan dan paket pekerjaan menunjukkan peran penting terminologi ini dalam konteks P54/2010. Di lafal keseharian, ketika membahas pengadaan, kita sering menambah-nambah terminologi. Seperti paket lelang, paket penunjukan langsung, paket pengadaan langsung dan lainnya, yang ternyata tidak ada dalam P54/2010. Ini kemudian membuat buram pemahaman essensial tentang paket itu sendiri.

Apakah isitilah paket pengadaan dan paket pekerjaan mempunyai arti yang berbeda? Ya! Ini ditunjukkan dengan jelas, salah satunya, dalam pasal 100 ayat 3 disebutkan bahwa, “nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil”.

Continue reading

Benarkah Proyek Terlambat Pasti Bermasalah?

Medio Desember 2011 isu tahunan pengadaan barang/jasa pemerintah kembali berulang. Utamanya isu tentang keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan dijadikan obyek “penistaan” atau “dosa” yang tak berampun. Bahkan kondisi ini menjadi momok bagi aparatur pemerintah yang terlibat pengadaan barang/jasa. Ibarat pepatah ada gula ada semut, setiap ada keterlambatan pasti menjadi incaran pemeriksaan, pemberitaan bahkan diseret menjadi isu politik..

Tulisan ini hanya ingin mengajak semua pihak memposisikan proses pengadaan barang/jasa sebagai sebuah sub sistem pencapaian tujuan rencana pembangunan, bukan dalam posisi absolutisme hasil. Ketika dilihat sebagai proses maka semua pihak bisa obyektif dalam menilai hasil pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dinaungi oleh Peraturan Presiden 54 tahun 2010. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa secara umum adalah pengadaan, pelaksanaan kontrak dan serah terima (hand over). Dalam tiga domain inilah semestinya pengadaan barang/jasa dinilai.

Continue reading

Materi Dasar Seni Memilih Metode Pengadaan

Pengadaan barang/jasa pada adalah proses memilih barang/jasa danpenyedianya. Pembahasan tentang barang/jasa dan penyedia secara mendasar telah dibahas pada bagian terdahulu. Hal yang sangat penting kemudian adalah menetapkan metode pengadaan barang/jasa yang sesuai untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan.

Beberapa ahli pengadaan mengatakan bahwa penerapan metode pengadaan ibarat pekerjaan seniman. Perlu kepekaan dan pemahaman yang mendalam dalam menerapkan metode pengadaan pada suatu jenis barang/jasa yang dibutuhkan.

Konstruksi metode pengadaan Perpres 54 tahun 2010 secara sederhana selain dibangun dalam skala kompleksitas juga disusun berdasar prinsip dan kebijakan. Ada 7 prinsip pengadaan dan 12 kebijakan yang harus dipegang dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Perpres 54 tahun 2010.

Prinsip pengadaan tersebut adalah efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntable. Secara prinsip proses pengadaan harus memenuhi ke tujuh item ini. Hanya saja ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kemudian akan mereduksi secara terkontrol di masing-masing prinsip.

Continue reading

Barang/Jasa dan Penyedia

Dalam opini “Mendefinisikan Barang/Jasa dalam Pengadaan” telah disinggung tentang skala kompleksitas. Skala kompleksitas ini diukur dari seberapa besar penilaian yang dilakukan dalam upaya mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan “needs” kita. Berbicara ukuran terhadap “needs” kita akan kembali kepada pembahasan artikel “Want dan Need dalam Pengadaan Barang/Jasa” dan juga “Pembangunan Terjebak Harga“. Ukuran terhadap “needs” harus beerdasarkan komponen “cost” yaitu kualitas, waktu dan harga ditambah dua komponen lagi yaitu tempat dan kuantitas.

Kuantitaskualitas, waktu, tempat dan harga akan menentukan seberapa kompleks proses yang harus dilakukan dalam mendapatkan barang/jasa. Ambil contoh komponen kuantitas. Ketika kita hanya membutuhkan 10 rim kertas untuk satu kegiatan tentu kualitasnya sudah standar, diperlukan untuk waktu yang singkat, tidak memerlukan tempat penyimpanan yang besar dan dari sisi harga relatif kecil. Berbeda kalau misalkan untuk kita memerlukan 1.000 rim kertas. Dari kualitas boleh standar tapi disisi waktu lama, diperlukan tempat penyimpanan atau mekanisme logistik yang baik dan harga sudah barang tentu besar.

Continue reading

Mendefinisikan Barang/Jasa dalam Pengadaan

Menjadi menarik membahas filosofi dasar pengadaan barang/jasa dalam rangka memperjelas sudut pandang dan pemahaman terhadap prosesnya. Pada dua tulisan terdahulu saya mencoba membahas dua essensi penting yaitu tentang Wants dan Needs kemudian Prices danCost. Mungkin untuk memperjelas dapat di reply bahwa Pengadaan Barang/Jasa idealnya didasarkan pada Needs bukan berdasarkanWant. Dengan landasan ini dari sisi penilaian tentu akan lebih tepat menggunakan indikator Cost bukan Price.

Pada prinsipnya kegiatan pengadaan barang/jasa terdiri dari perkalian antara harga satuan dan volume kemudian disandingkan dengansasaran yang mau dicapai. Jadi dapat kita ambil satu benang merah bahwa harga satuan dikalikan volume bertujuan mencaribarang/jasa sedangkan sasaran bertujuan mencapai needs yang telah ditetapkan.

Continue reading

Memilih Dokumen atau Memilih Penyedia dan Barang/Jasa?

Dokumen Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Kalimat ini merupakan penggalan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dan merupakan defenisi mendasar mengenai pengertian pengadaan barang/jasa.

Dari kalimat tersebut amat jelas terlihat bahwa tujuan utama dari pengadaan barang/jasa adalah diperolehnya barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Institusi (K/L/D/I), yang telah direncanakan sebelumnya.

Continue reading

[Info] Rekrutmen CPNS LKPP 2013

P E N G U M U M A N
Nomor: 4069/LKPP/SES/08/2013
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2013

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil  untuk mengisi lowongan formasi Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2013.

Rekrutmen CPNS LKPP 2013

Sumber: LKPP

By Admin Posted in LKPP Tagged

Merubah budaya lama lewat LPSE

Unggah Dokumen Penawaran di Menit terakhir mengakibatkan Koneksi Jammed

Banyaknya keluhan penerapan e-procurement di daerah masih terus terdengar. Berbagai permasalahan muncul karena belum maksimalnya pelayanan pengadaan atau tender secara elektronik. Salah satu keluhan yang paling sering terjadi adalah kesulitan untuk mengunggah dokumen penawaran saat akan mengikuti sebuah proses tender secara elektronik.

Banyak penyedia yang mengeluhkan gagal mengunggah dokumen penawaran di saat akhir batas penawaran karena koneksi internet tiba-tiba lambat atau server LPSE mati. Karena terlambat memasukan dokumen maka otomatis mereka gagal mengikuti lelang. Hal ini lantas menimbulkan kecurigaan di kalangan penyedia bahwa lelang elektronik tersebut telah diatur oleh panitia untuk memenangkan pihak tertentu.

Continue reading

By Admin Posted in LPSE

LKPP Luncurkan Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dorong aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peluncuran Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditandai dengan mulai beroperasinya website resmi Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah www.wbs.lkpp.go.id.

Pengembangan Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan sesuai dengan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor  17 Tahun 2011 terkait Pencegahan dan  Pemberantasan Korupsi.

Whistleblower System merupakan sarana baru yang dapat dimanfaatkan oleh whistleblower untuk mengadukan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dugaan KKN”, ujar Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Djamaludin Abubakar.

Continue reading