Persyaratan Kualifikasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya

  1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II bagian B.1.huruf g.1) dan h.1), pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. Dengan demikian evaluasi kualifikasi dapat dilakukan setelah evaluasi penawaran yang menghasilkan peringkat calon pemenang. Evaluasi penawaran dimaksud meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. (Lampiran II bagian B.1.f. 6)). Meskipun demikian evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran (Lampiran II bagian B.1.g. 7)).
  2. Sedangkan pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi (Lampiran II bagian B.1.h.1)). Agar pembuktian kualifikasi lebih efektif, maka sebaiknya dilakukan setelah evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran.
  3. Neraca Keuangan tidak wajib disampaikan pada dokumen penawaran. Neraca tersebut merupakan dokumen pendukung yang dibutuhkan Pokja ULP/Panitia hanya bila diperlukan, antara lain untuk melihat besaran kekayaan bersih dalam memastikan kualifikasi usaha penyedia. Bilamana dari neraca tersebut ternyata diketahui penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan UU No. 20 Tahun 2008 tentang kekayaan bersih, maka perlu dilakukan klarifikasi terhadap omset perusahaan. Bila omset perusahaan tersebut lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka perusahaan tersebut tidak tergolong dalam usaha kecil dan tidak dapat mengikuti paket pelelangan yang ditujukan kepada usaha kecil.
  4. Tidak ada mekanisme penilaian kemampuan perusahaan yang didasarkan laporan neraca keuangan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010.
  5. Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan dan pernyataan lainnya tidak harus dibuat terpisah, namun dapat dibuat sebagai bagian dari isian formulir kualifikasi.
  6. Isian formulir kualifikasi tetap harus disampaikan peserta, baik untuk pelelangan secara elektronik maupun secara konvensional.
  7. Data kualifikasi yang tidak lengkap, antara lain karena tidak melengkapi isian form kualifikasi sesuai dengan persyaratan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pasal 19, maka peserta dinyatakan gugur.
  8. Format isian kualifikasi dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Kepala LKPP No 8/2010 tentang SDP. Baik Penyedia maupun peserta harus mengikuti format minimal yang ditetapkan dalam SDP tersebut. Daftar pekerjaan yang pernah dilakukan dapat disampaikan pada formulir isian yang ada dalam SBD untuk meghitung SKP dan akan diklarifikasi lebih lanjut pada pembuktian kualifikasi.
  9. Formulir isian kualifikasi yang diisi lengkap sudah cukup sebagai pemenuhan persyaratan kualifikasi, tidak diharuskan melampirkan semua dokumen kualifikasi baik asli maupun rekaman. Kebenaran data yang disampaikan pada isian kualifikasi baru diverifikasi pada saat pembuktian kualifikasi, hanya terhadap pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2. Ini sesuai dengan prinsip untuk menyederhanakan tata cara pemilihan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010. Panitia dilarang menambah persyaratan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan peraturan perundang undangan di atasnya.
  10. Pada prinsipnya peserta diharuskan mengisi isian kualifikasi untuk menyederhanakan tata cara, sehingga peserta tidak perlu lagi menyampaikan data kualifikasinya (asli/rekaman) pada saat pemasukan penawaran. Jika formulir isian kualifikasi tidak diisi lengkap, namun disertakan dengan lampiran dokumen, maka Pokja ULP dapat memeriksa dokumen tersebut, dan tidak menggugurkan peserta jika semua data kualifikasi yang dipersyaratkan sudah lengkap. ULP/Panitia Pengadaan tidak diperkenankan menggugurkan Penyedia yang melakukan kesalahan yang tidak penting/pokok yang tidak mempengaruhi lingkup, keluaran, kinerja/performance.
  11. Pernyataan tidak pailit merupakan bagian pernyataan yang ada pada formulir isian kualifikasi. Sedangkan pembuktian kebenaran pernyataan tersebut dilakukan pada pembuktian kualifikasi hanya kepada peringkat 1,2, dan 3 sebelum dilakukan penetapan pemenang. Pembuktian kebenaran pernyataan penyedia tersebut dapat dilakukan pula ke instansi lain yang terkait.
  12. Penawaran yang tidak melampirkan daftar personil inti dalam form isian kualifikasi dapat digugurkan. Sedangkan keaslian data pendukung dari tenaga ahli tersebut diklarifikasi pada saat pembuktian kualifikasi.
  13. Daftar personil dapat diisikan di lembar isian daftar pesonil yang ada di SBD, untuk CV dan bukti kualifikasi lainnya hanya disampaikan pada pembuktian kualifikasi saja, sepanjang seluruh dokumen yang disampaikan datanya pada form isian kualifikasi masih berlaku pada saat pemasukan penawaran.
  14. Ketidaksesuaian isi Surat Keterangan Keterampilan Kerja (SKTK) dalam dokumen isian kualifikasi dengan database LPJK dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada penyedia maupun verifikasi kepada penerbit SKTK. Bila tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka penawaran tidak menggugurkan penawaran.
  15. Penambahan persyaratan PAK harus mengacu kepada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010. Bila tidak diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Panitia tidak dapat menambah persyaratan kualifikasi mengenai PAK tersebut. Demikian pula untuk penambahan persyaratan standar internasional. Mengingat Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 hanya mewajibkan persyaratan standard nasional.
  16. Persyaratan kualifikasi teknis dapat dibobot (Permen PU No 45 Tahun 2007), bilamana telah memenuhi seluruh persyaratan minimum  lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Unsur kualifikasi yang dapat dibobot adalah unsur kualifikasi teknis antara lain pengalaman, tenaga ahli dan peralatan. Sedangkan penilaian/pembobotan pada usulan teknis ditujukan untuk kualitas teknis yang berpengaruh terhadap penawaran harga.
  17. Dalam menetapkan persyaratan teknis, Pokja harus menetapkan persyaratan sesuai ruang lingkup pekerjaan dan tidak mengarah ke Penyedia tertentu dan menghambat persaingan.
  18. Persyaratan kualifikasi harus dipenuhi masing-masing anggota kemitraan, khususnya untuk pekerjaan yang menjadi porsi dan tanggung jawab Penyedia yang bersangkutan. Nilai KD perusahaan anggota kemitraan tidak harus memenuhi persyaratan KD minimal untuk keseluruhan nilai pekerjaan, tetapi cukup dipenuhi oleh lead firmnya. Sedangkan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dapat dipenuhi oleh salah satu anggota kemitraan (tidak harus semua anggota), sesuai porsi dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan tersebut.
  19. Jika analisis alat tidak termasuk kedalam persyaratan teknis atau persyaratan kualifikasi pada saat mengajukan penawaran, maka hal tersebut tidak perlu dijadikan dasar bagi pemeriksaan. Namun bilamana alat tersebut dibutuhkan dalam menjelaskan metoda pekerjaan dalam dokumen teknis, maka pemeriksa dapat mempertanyakannya. Mengingat metode pekerjaan merupakan salah satu persyaratan teknis.
  20. Penulisan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan pada surat penawaran tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Kesalahan penulisan jangka waktu tersebut merupakan kesalahan yang pokok. Namun bilamana jangka waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan, namun terdapat kesalahan dalam menuliskan bulan awal pelaksanaan pekerjaan terdapat, maka terhadap kekurang jelasan tersebut dapat dilakukan klarifikasi sepanjang tidak mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembuktian kualifikasi untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan proses selanjutnya.
  21. Persyaratan seperti Neraca yang di Audit, Surat Referensi Bank, Surat Izin Domisili bukan merupakan persyaratan kualifikasi yang harus disampaikan oleh Penyedia. Panitia tidak diperkenankan menambah persyaratan kualifikasi (pasal 56 ayat 10). Sedangkan Surat dukungan keuangan dari bank disyaratkan untuk pekerjaan konstruksi. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dibutuhkan untuk menilai kesesuaian bidang/sub bidang pekerjaan Penyedia yang bersangkutan.

Sumber: http://www.miazawa.com